Contract Clause Interpretation

The clause means:
- The seller must provide a new SGS (Société Générale de Surveillance) report.
- The SGS report should be issued within * hours.
- The report should list the refinery as the Title Holder.
- PT. Andalan should be named as the Consignee.
Do you have any other questions about this clause or any other clauses?

It seems like you're asking for a legal clause that matches the statement provided. Here's a suggestion:
"Seller shall release a fresh SGS (Société Générale de Surveillance) report, issued no more than * hours prior. The report shall designate the refinery as the Title Holder and PT. Andalan as the Consignee."
Do you need help with any other clauses?

Ya, di Indonesia terdapat pengaturan perundangan yang mengatur mengenai aset fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor * Tahun * tentang Jaminan Fidusia. Beberapa poin penting dari undang-undang ini meliputi:
- Aset yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.
- Penerima fidusia memiliki hak preferensi atas aset tersebut.
- Pendaftaran fidusia harus dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
Apakah Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai perundangan ini atau aspek tertentu dari aset fidusia?

Preferensi pemegang fiducia dalam Undang-Undang Nomor * Tahun * tentang Jaminan Fidusia diatur sebagai berikut:
- Pemegang fidusia memiliki hak preferensi atas aset yang dijaminkan.
- Hak preferensi berarti pemegang fidusia memiliki prioritas dalam hal pelunasan utang dengan menggunakan hasil penjualan aset fidusia dibandingkan kreditur lainnya.
- Jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajibannya, pemegang fidusia dapat mengeksekusi aset fidusia tersebut.
Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui lebih lanjut mengenai hak preferensi pemegang fidusia?

Dasar hukum yang mengatur aset fidusia di Indonesia adalah:
- Undang-Undang Nomor * Tahun * tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor */PMK.*/* tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan
Apakah ada aspek khusus dari aturan tersebut yang ingin Anda ketahui lebih lanjut?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor */PMK.*/* mengatur mengenai pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan. Beberapa poin penting dari peraturan ini meliputi:
- Prosedur pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan.
- Persyaratan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran.
- Ketentuan mengenai biaya pendaftaran dan administrasi.
- Mekanisme pengawasan dan pelaporan jaminan fidusia.
Apakah ada bagian tertentu dari peraturan ini yang ingin Anda ketahui lebih lanjut?

Mekanisme pengawasan dan pelaporan jaminan fidusia menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor */PMK.*/* meliputi:
- Pengawasan dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan pendaftaran jaminan fidusia sesuai peraturan.
- Pelaporan berkala oleh perusahaan pembiayaan mengenai status jaminan fidusia yang terdaftar.
- Evaluasi dan audit terhadap kepatuhan perusahaan pembiayaan terhadap peraturan.
Apakah ada aspek khusus dari mekanisme ini yang ingin Anda ketahui lebih lanjut?

Pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor */PMK.*/* adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendaftaran dan pelaporan jaminan fidusia dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Apakah ada pertanyaan lain terkait dengan pengawasan atau aspek lain dari jaminan fidusia?