Police Legal Representation Obligation
Summary
The Indonesian Criminal Procedure Code mandates police to ensure suspects have legal representation during questioning. Law No. 1 of 2023 emphasizes suspects rights to counsel from investigation to trial. Police must inform suspects of this right to avoid legal disputes. Non-compliance can lead to lawsuits if rights are violated.Full Conversation
Kewajiban polisi untuk memastikan adanya pendampingan pengacara bagi tersangka saat pemeriksaan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor * Tahun * tentang KUHAP Baru.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait kewajiban polisi dalam memastikan pendampingan pengacara bagi tersangka berdasarkan KUHAP Baru:
- Hak Tersangka: Tersangka memiliki hak untuk didampingi pengacara sejak tahap penyidikan hingga persidangan.
- Tanggung Jawab Polisi: Polisi wajib memberikan informasi kepada tersangka tentang hak mereka untuk didampingi pengacara.
- Undang-Undang Nomor * Tahun *: Undang-undang ini memperbarui aturan mengenai pendampingan hukum dalam KUHAP.
Apakah Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai hal ini atau butuh informasi tambahan?
Buatkan legal opini dan legal dispute terkait : Kewajiban polisi untuk memastikan adanya pendampingan pengacara bagi tersangka saat pemeriksaan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor * Tahun * tentang KUHAP Baru.
Berikut adalah panduan umum mengenai opini hukum dan sengketa hukum terkait kewajiban polisi dalam pendampingan pengacara:
Legal Opini:
-
Hak Asasi Tersangka: Pentingnya kewajiban ini adalah untuk melindungi hak asasi tersangka agar memperoleh pembelaan yang adil dan seimbang.
-
Implementasi UU No. * Tahun *: Polisi harus memastikan tersangka mengetahui haknya sejak awal penyidikan.
-
Kepatuhan Hukum: Polisi harus mengikuti prosedur ini untuk menghindari potensi pelanggaran hukum yang dapat dibawa ke pengadilan.
Legal Dispute:
- Potensi Sengketa: Jika polisi gagal memberikan informasi atau mengizinkan pendampingan pengacara, tersangka bisa mengajukan gugatan.
- Bukti Pelanggaran: Pengumpulan bukti bahwa hak pendampingan tidak disampaikan atau dilanggar dapat menjadi dasar sengketa.
- Proses Pengadilan: Sengketa bisa diajukan ke pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan penyelesaian.
Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui lebih lanjut?
TRY ME!
Start a new chat